Abdon Nababan: 2014, Puncak Kegagalan SBY Sebagai Presiden RI

JAKARTA, SACOM – Satu kalimat untuk 10 tahun kepemimpinan SBY, dia adalah presiden gagal: gagal memahami masyarakat adat, gagal melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat adat dan gagal memenuhi janjinya kepada masyarakat adat.

Sekjen AMAN Abdon Nababan

Demikian ditegaskan Sekertaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, dalam catatan akhir tahun organisasi AMAN 2014 di Balai Kartini Jakarta Pusat (22/12).

Bukan sekedar ngomong. Buktinya, kekerasan dan kriminalisasi sering terjadi di kantung-kantung komunitas adat. Beberapa contoh kasus kejadian dibeberkan dalam pertemuan itu.

Khusus pada tahun 2014, ada 9 anggota komunitas masyarakat adat dianggap kriminal oleh pemerintah setempat. Ini baru tahun 2014 saja lho. Kita belum berbicara tahun-tahun sebelumnya dimasa SBY memimpin, sebelum akhirnya diganti oleh Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2014 baru-baru ini.

“21 April 2014, Pengadilan Negeri Bintuhan Kabupaten Kaur Bengkulu menghukum 4 orang anggota komunitas masyarakat adat Semende Agung Bengkulu dengan penjara tiga tahun dan denda Rp. 1.5 Miliar,” terang Abdon Nababan.

Di Sumatera Selatan juga begitu. M. Nur Jafar dan kawan-kawan kena vonis penjara 2,6 tahun oleh Pengadilan Negeri Palembang pada 21 Oktober 2014. Mereka ini adalah anggota masyarakat adat Tungkal yang berjuang memperjuangkan hak-haknya, namun dianggap sebagai pelanggar UU P3H (Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) yang terkenal sangat kontroversial itu.

Keberadaan UU itu juga dianggap sebgai kegagalan pemerintahan SBY. Bukannya apa-apa, isi UU itu rentan mengangkangi hak-hak masyarakat adat, sebaliknya, pro kepada dan melindungi kepentingan pemodal dan asing.

Penanda ketidakberhasilan SBY lainnya adalah mandeknya Rancangan Undang-undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di parlemen kita. Padahal, selama 10 tahun lamanya Partai Demokrat, partainya mantan Presiden SBY, menjadi mayoritas di DPR.

Semakin kuat saja, mengingat SBY membentuk Sekertariat Gabungan yang diisi oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan lain-lain, minus PDI-P, yang rame-rame dengan setia mendukung kebijakan pemerintah. Jadi sebenarnya tidak ada masalah toh kalau RUU itu disahkan? Kalau mau dikoordinasikan, jadi deh tuh UU.

Lagipula SBY sudah berjanji kepada masyarakat adat bahwa dia dan pemerintah berkomitmen secara sungguh-sungguh dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Janji itu disuarakan pada tahun 2006 dalam pidatonya di Taman Mini Indonesia Indah saat menyambut Perayaan Hari Masyarakat Adat se-dunia. Diliput pers dalam negeri dan internasional.

Ditunggu-tunggu hingga akhir masa jabatannya, eh tak juga disahkan RUU itu. “Selama belum ada UU PPHMA, kriminalisasi Masyarakat Adat akan terus terjadi,” uajr Abdon mengingatkan.

“Jangan salahkan Masyarakat Adat kalau negara tidak dianggap eksistensinya kalau begitu,” tegas Abdon dengan mimik sangat serius.

Pengganti SBY, Jokowi, diharapkan tidak mengikuti kegagalan-kegagalan yang sudah ada. Apalagi janji Jokowi lebih kuat ketimbang Jokowi. Itu makanya 100 persen dukungan diberikan oleh ribuan komunitas masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN dalam kampanye pemenangan Jokowi -Jusuf Kalla. “Negara harus hadir, Jokowi harus jadi motornya, jangan nanti dia dianggap pemimpin gagal juga,” harap Abdon. Baca juga: http://suaraagraria.com/detail-21231-uu-p3h-itu-perangkap-kriminalisasi-masyarakat-adat-dan-petani-hutan.html#.VKUUeloxFdg

http://suaraagraria.com/detail-21360-abdon-nababan-2014-puncak-kegagalan-sby-sebagai-presiden-ri-.html#.VKKCb8ABcA